Kopas | Depdiknas Izinkan Program Kelas Jauh

Depdiknas Izinkan Program Kelas Jauh
Tuesday, 19 May 2009
SURABAYA(SI) – Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) akhirnya mengizinkan perguruan tinggi (PT) membuka kelas jauh.Kelas jauh bertujuan memudahkan guru di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan.

Selama ini, masih banyak tenaga pengajar yang belum menempuh pendidikan strata satu (S-1) seperti yang diminta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) agar mendapatkan sertifikasi. Sebelumnya, keberadaan kelas jauh dilarang keras berlaku di Indonesia.Namun,kelas jauh yang diperbolehkan khusus untuk penyetaraan pendidikan guru. Selain itu,harus memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan Depdiknas, sehingga tidak semua PT bisa bebas membuka kelas jauh.

Direktur Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Muchlas Samani menuturkan, pembukaan kelas jauh memang tidak mudah perizinannya. Tetapi, para guru di daerah akan kesulitan kalau tidak dibuka kelas seperti ini. “Sejujurnya Dikti melihat ada sejumlah jalan tengah untuk mengatasi kondisi ini,” ujar Muchlas ketika ditemui Seputar Indonesia seusai sosialisasi penyetaraan pendidikan guru di Hotel Garden Palace, Surabaya, kemarin.

Lebih lanjut dikatakan, PT diizinkan menerima mahasiswa dari para guru yang masih mengajar di daerah lain sehingga tenaga pengajar bisa kuliah di daerah asalnya masing-masing. “Untuk materi tertentu harus ada tatap muka di kampus penyelenggara. Jadi, tidak semua materi dilaksanakan di kelas jauh,itu yang harus jadi pedoman utama,”katanya. Sistem kuliah kelas penyetaraan tersebut akan menggabungkan pola universitas terbuka (UT) dan kuliah reguler.Pada pola UT,mahasiswa belajar mandiri berdasarkan modul dari PT.

Dengan demikian, setiap PT yang memiliki fakultas keguruan dan ilmu kependidikan (FKIP) diizinkan menyelenggarakan program kelas jauh.Dengan syarat, hanya program studi dengan akreditasi minimal B yang bisa didaftarkan dalam program ini. PT, papar dia, juga harus memiliki PT mitra di daerah mereka menggelar kelas jauh. “PT mitra harus dicantumkan dalam usulan pendaftaran PT sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) yang diajukan ke Depdiknas,” tandasnya.

Muchlas memaparkan, melalui cara seperti itu, Depdiknas akan mudah mengawasi PT mana saja penyelenggara penyetaraan pendidikan untuk guru.Kebijakan tersebut memudahkan pencegahan LPTK palsu yang berpotensi menyusahkan guru. Pasalnya, kasus seperti itu baru-baru ini terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). PGRI setempat menemukan 5.000 guru memegang ijazah ilegal. Ijazah mereka dapat dari PTS yang membuka kelas jauh di sana. Sementara itu, Rektor Universitas Dr Soetomo (Unitomo) Surabaya Ulul Albab berpendapat, pengawasan pola pembukaan kelas jauh harus ketat.

Pasalnya, ada kemungkinan oknum tertentu memanfaatkannya untuk kepentingan komersial. “Tidak boleh berasumsi semua guru bisa membedakan mana LPTK sah dan tidak,ini yang harus dijadikan pedoman,” katanya. Depdiknas, lanjut dia, harus proaktif menyosialisasikan di mana saja penyetaraan pendidikan bisa ditempuh. Sosialisasi ini pun harus rutin dan berkelanjutan.

“Ada banyak guru belum sarjana. Mereka bisa jadi korban penipuan kalau tidak ada sosialisasi yang benar,”ujarnya. Sosialisasi juga akan memudahkan LPTK yang sah menjalankan peran.Melalui sosialisasi dari Depdiknas atau Dinas Pendidikan (Disdik) di kabupaten/kota, guru bisa lebih yakin untuk memilih sebuah LPTK. (aan haryono)

Sumber Koran Sindo

Speak Your Mind

*